Digitalisasi Memperkuat Demokrasi di Indonesia

JAKARTA, Indonesia terhitung, 20 Oktober 2024, dipimpin oleh Presiden ke delapan, Jenderal TNI Prabowo Subianto Djojohadikusumo, seorang politikus, wirausahawan, perwira tinggi militer, sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan 2019-2024. 

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memiliki dinamika demokrasi yang unik, di tengah era digital, dampaknya signifikan terhadap tatanan politik, sosial dan ekonomi, serta memaksa demokrasi untuk beradaptasi dengan arus perubahan teknologi dan informasi yang terus berkembang.

Baca juga: Tony Rosyid: Prabowo, Capres atau King Maker?

"Bagaimana memanfaatkan teknologi digital atau digitalisasi untuk memperkuat demokrasi, dan bermanfaat serta berdampak positif terhadap demokrasi, " kata Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sugeng Hariyono, sebagai pembicara kunci pada dialog demokrasi bertemakan Masa Depan Demokrasi di Era Digital di masa kabinet Merah Putih, di The Habibie Center, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Demokrasi di era digital menawarkan peluang besar untuk memperkuat partisipasi politik yang inklusif, meningkatkan transparansi dan memperkuat akuntabilitas pemerintah.

Baca juga: Rugikan Perempuan, Bawaslu Minta KPU Tinjau Ulang Pasal 8 PKPU 10/2023

Namun era ini juga menghadirkan sejumlah tantangan seperti penyebaran hoaks, bias algoritma dan propaganda yang berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan representasi politik yang sehat.

Merujuk situasi itu, diperlukan evaluasi terhadap dialog di ruang digital dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta untuk mengembangkan regulasi yang mendorong partisipasi publik yang sehat dan berkualitas.

Baca juga: Tony Rosyid: Semua Atas Petunjuk Sang Dalang

Perkembangan digital di Indonesia tahun 2024, sebanyak 93, 4% masyarakat sudah terpenetrasi oleh internet dan 73, 7% aktif menggunakan media sosial. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai bagian dari arus global dalam teknologi informasi dan komunikasi. (AA)